Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Jakarta - Gerakan Koin untuk Presiden tidak hanya muncul di tengah masyarakat, tetapi juga di gedung DPR. Celakanya, politisi Demokrat kabarnya mau melaporkan penggagas gerakan itu ke polisi dengan tuduhan penghinaan atau pelecehan presiden. Demokrat berlebihan?

Langkah kalangan DPR melakukan ‘aksi pengumpulan koin untuk presiden’ memang bukanlah tindakan yang cerdas atau smart. Namun tindakan itu tidak pantas kalau dilaporkan ke polisi karena bukan anarki atau pelecehan, melainkan kritik simbolik atas pernyataan presiden.

“ Para penggagas ‘koin untuk presiden’ tidak pantas dilaporkan ke polisi, itu berlebihan, lebay dan justru mencoreng Demokrat maupun Istana, sebab aksi itu tidak dilakukan secara anarkis, juga bukan penghinaan,” kata mantan aktivis gerakan mahasiswa 1998 dari iTB Khalid Zabidi MA.

Sementara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono juga menganggap bahwa berbagai aksi yang digelar kelompok masyarakat untuk mengumpulkan koin bagi presiden, memperlihatkan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Itu adalah hal yang biasa selagi dilakukan tidak dengan cara-cara anarkis. Itu hak politik warganegara untuk menyampaikan pendapatnya. Itu sah-sah saja selama tidak anarkis,” ujar Panglima TNI usai mengikuti rapat di Komisi I DPR di Senayan, Rabu (2/2).

Menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, gerakan itu sah-sah saja dilakukan sebab dimaksudkan tidak menghina presiden. "Presiden kan kehormatan lambang negara, dikritik boleh, tapi jangan melecehkan," katanya. Menurut dia, DPR yang seharusnya menjelaskan ke publik.

Gerakan Koin untuk Presiden di DPR dimulai dengan keberadaan kotak transparan bertuliskan ‘Koin untuk Presiden’ di dekat Sekretariat Komisi III pada rapat kerja komisi dengan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dua pekan lalu.

Anggota Komisi III membantah bahwa gerakan ini merupakan bentuk pelecehan kepada presiden. Menurut mereka, gerakan ini hanyalah sebuah bentuk empati dan simpati atas pernyataan Presiden Yudhoyono soal gajinya yang tidak pernah naik selama tujuh tahun menjabat.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil mengatakan ide 'Koin untuk Presiden' dimaksudkan positif. Gagasan ditujukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap pernyataan Presiden SBY soal gajinya yang tak pernah naik selama tujuh tahun. "Ini bukan melecehkan, tapi bentuk keprihatinan,’’katanya.

Sementara Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, pernyataan bahwa aksi pengumpulan koin untuk presiden melecehkan simbol negara adalah keliru. Sebab, seperti diketahui lambang negara diatur dalam UUD 45 pasal 36A & UU no 24 Tahun 2009.

Lambang menurut peraturan itu adalah Garuda Pancasila sementara simbol negara adalah bendera, bahasa, lambang negara & lagu kebangsaan. Ia mengakui khawatir jika istilah simbol negara akhirnya terlanjur memasyarakat dan mengacaukan istilah ketatanegaraan.

"Jika presiden simbol negara, takutnya organ kekuasaan lain seperti DPR , MA , dan MK juga akan mengatakan 'saya simbol negara'," karena terkait tentang kesetaraan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif pascaamanden UUD 1945.”

Sebelumnya kubu Presiden SBY mengancam akan mempidanakan sejumlah anggota DPR dan aktivis mahasiswa yang menggumpulkan koin untuk presiden. Aksi itu dinilai sebagai pelecehan dan pencemaran terhadap simbol negara. [mdr](INILAH.COM)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi