Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Jakarta - Salah satu inisiator hak angket mafia pajak DPR, Bambang Soesatyo menganggap mundurnya Fraksi Partai Demokrat dari pengusul hak angket merupakan indikasi partai pemenang Pemilu tersebut melindungi mafia pajak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat juga terkesan setengah hati memerangi mafia hukum. "Mundurnya Fraksi Demokrat dalam hak angket mafia pajak di DPR merupakan indikasi sikap basa-basi bahkan kesan melindungi mafia pajak," tandas Bambang kepada INILAH.COM, Minggu (30/1/2011).

Ia juga menyoal sikap setengah hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran tidak mengerahkan partainya untuk mendukung hak angket. "Saat DPR menginisiasi Hak Angket Mafia Pajak, Presiden tidak mengerahkan semua kewenangan dan partai pendukungnya untuk mendukung inisiatif DPR itu. Padahal, Gayus Tambunan sudah terang-terangan mengungkap adanya pemain besar dalam mafia pajak," tukasnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kepercayaan terhadap Presiden bakal terus menurun disebabkan sikap mendua dan ambivalensinya terhadap perang melawan korupsi.

"Sikap dan posisi Presiden tampak meyakinkan hanya pada wacana dan pernyataan tentang penegakan hukum, termasuk pernyataan perang melawan korupsi. Namun, implementasi di lapangan benar-benat tak mampu meyakinkan rakyat. Tak hanya ragu, tapi juga bersikap mendua," terangnya.

Malah, tambah Bambang, muncul kesan, Presiden seperti sosok yang terperangkap karena tidak berani memberikan instruksi tegas terhadap proses hukum skandal Bank Century serta pengungkapan jaringan mafia pajak.

"Sikap dan posisi Presiden harus jelas dalam perang melawan korupsi skala besar yang dikendalikan mafia hukum dan mafia pajak. Sikap tegas Presiden harus terlihat nyata oleh rakyat, karena kemauan politik Presiden memerangi mafia hukum dan mafia pajak mulai diragukan," tuturnya.

Bambang menganjurkan Presiden untuk memerangi korupsi berskala besar, dimulai dengan memusnahkan mafia hukum, mafia pajak (sektor penerimaan negara) dan mafia proyek (sektor belanja negara). Sebab, jaringan mafia sudah mengontrol hampir semua institusi negara.

"Agar perang melawan mafia berjalan efektif, Presiden dan parpol pendukungnya harus menunjukan sikap jelas." [tjs](INILAH.COM)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi