Berjalan lebih dari setahun, drama kasus Bibit-Chandra akhirnya Senin (25/10) menuju titik akhir. Kejaksaan memilih opsi pengesampingan (deponering) perkara ini. Dengan diambilnya keputusan deponeering ini, dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, kini secara legal nasibnya terkatung-katung.

Seluruh keperkasaan dan kewibawaan hukum Republik Indonesia mulai hari ini harus memaklumatkan kepada dunia bahwa hukum telah mati. Mati karena dipaksa bersujud dan menyembah kepada superman mahaperkasa bernama Gayus Tambunan.

Jakarta - Partai Demokrat dan partai Koalisi saat ini saling memainkan amunisi politik untuk saling mengunci. Isu reshuffle dan pengguliran hak angket perpajakan, menjadi amunisi keduanya untuk saling menggertak.

Penilaian itu dikemukakan Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, Rabu (9/2). "Masing-masing pihak memainkan amunisi politik untuk meningkatkan bargaining. Presiden menggertak mitra koalisi dengan rencana reshuffle cabinet, sebaliknya partai koalisi menggertak dengan hak angket perpajakan," ujarnya.

Gertak sambal yang dilakukan kedua belah pihak, sambung dia, menunjukkan jika pollitik saling sandera kembali terjadi. "Ujungnya tawar menawar kekuasaan. Coba dilihat siapa yang paling keras bicara soal hak angket di DPR, Golkar, PKS dan PPP. Ini manuver-manuver dari senayan," jelasnya.

Burhanuddin menilai, eskalasi diantara sesame partai koalisi juga tidak kalah seru. Karena masing-masing partai tentu mengincar kursi di kabinet. "Masing-masing partai berharap mendapat tambahan kursi di cabinet, untuk itu tentunya berharap menteri dari partai lain dicopot biar bias diambil oleh mereka," tuturnya.

Lolos tidaknya hak angket perpajakan, menurut dia, akan tergantung pada partai-partai koalisi yang bermain dua kaki. "Tergantung lobi-lobi di belakang layar. Bagaimana partai-partai koalisi seperti Golkar, PKS, dan PPP bermain politik dua kaki. Kalau gagal mencapai kesepakatan dengan pemerintah soal reshuffle, bukan tidakk mungkin menyebrang ke pansus. Kalau itu yang terjadi maka pemenangnya adalah yang pro hak angket," jelasnya.

Meski demikian, ia memprediksi bergulir tidaknya hak angket akan tergantung dua partai koalisi yakni Golkar dan PKS. Kalau keduanya terpecah, maka pemenangnya adalah pihak yang kontra terhadap hak angket.

"Ini tergantung Golkar dan PKS. Bisa saja keduanya setuju, tapi salah satu mundur di tikungan akhir. Misalnya Golkar mundur, PKS keceblos sendiri karena dianggap terlalu mendukung hak angket. Kursi PKS di cabinet terancam dibagi-bagi untuk partai koalisi lainnya, begitu juga sebaliknya," tutupnya. (Wta/OL-04)(MICOM)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi