Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pemerintah sudah memutuskan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi. Maka tidak benar tudingan pemerintah belum berikan ketegasan mengenai rencana kenaikan harga BBM.

"Nggak tegas bagaimana? Sudah diputuskan tidak ada kenaikan," tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa, usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

"Wartawan saja yang tanya 'ada kenaikan nggak Pak?' tiap hari," imbuh dia.

Menyinggungi kelangkaan BBM di beberapa daerah, menurut Hatta semua sedang ditambahkan lagi pasokannya. Sekaligus antisipasi lonjakan permintaan menjelang mudik lebaran.

Sambil dilakukan pengawasan tentang penyebab dari terjadinya kelangkaan. Agar tidak terulang terjadi kelangkaan BBM di daerah bersangkutan.

"Kalau pemda disiplin mengawasi penyimpangaan penggunaan, tidak ada kelangkaan. Sebab kuota itu sudah memperhitungkan lonjakan permintaan masyakatnya dan dinamika ekonominya," papar Hatta.

Kenaikan anggaran belanja pemerintah yang memunculkan defisit lebih besar tentu disayangkan. Apalagi defisit APBN yang muncul semakin besar karena bertambahnya subsidi BBM, bukan untuk pembangunan infrastruktur.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu menilai, dana APBN bersumber dari rakyat, sehingga alokasi belanja pun harus dilakukan secara cermat, jangan menghabiskan untuk 'membakar' BBM.

"Saat defisit untuk bakar BBM. Itu menjadi nggak ikhlas. Defisit oke kalau sebagai financing infrastructure," ungkap Anggito di Plaza Arcadia, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2011) malam.

Padahal dengan pendanaan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jalan tol, pelabuhan atau yang lain, masyarakat akan mendapat manfaat jangka panjang. Uang yang diinvestasikan pun akan kembali seiring manfaat yang dihasilkan dari ragam infrastruktur ini.

Seperti diketahui, pemerintah gagal mewujudkan penghematan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Dari target Rp 20 triliun, pemerintah baru dapat menghemat hingga Rp 17 triliun. Kementerian/Lembaga (K/L) justru meminta tambahan anggaran yang yang berdampak pada naiknya defisit di atas 2%.

Parahnya, permintaan penambahan anggaran di K/L justru dialokasikan untuk subsidi BBM akibat keterlambatan pemberlakuan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

"Salah satu potensinya (keterlambatan pembatasan BBM bersubsidi) karena efeknya kalau harga BBM tidak disesuaikan itu kan akan berdampak pada BBM dan listrik," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo beberapa waktu lalu.

Meski ada ancaman defisit yang lebih besar, Menteri Keuangan Agus Marto yakin dapat menjaga defisit seperti target yang ditentukan dalam APBN 2011, 1,8%. Namun cara yang dilakukan pemerintah untuk menahan defisit justru dengan menerbitkan surat utang baru (SUN). Dengan SUN, Indonesia berpotensi membayar bunga lebih besar di kemudian hari.