Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - 45 tokoh nasional menegaskan agar DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan yang menyandera rakyat.

"Kepemimpinan SBY sudah terbukti tidak mampu dan secara moral sudah tidak patut untuk menyelenggarakan negara dan kekuasaan pemerintah," tegas 45 tokoh, di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (8/8/2011) malam.

45 tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya, Ali Yafie, KH Cholil Badawi, Amir Daulay,  Hariman Siregar, Sukardi Rinakit, Soeryadi Sudirja, Adnan Buyung Nasution, Soegeng Sarjadi, Mulyana W Kusuma, Sri Palupi, Anwar Nasution  dan Tyasno Sudarso.

Dilanjutkan, hal itu disebabakan saat ini cita-cita proklamasi 1945, pada kenyataannya, Indonesia semakin menjauh dari cita-cita yang secara cemerlang dijunjung oleh bapak bangsa. Alih-alih menjadi semakin baik, kondisi bangsa ini saat ini secara objektif semakin memburuk bahkan mengarah pada kehancuran.

Ditegaskan 45 tokoh, kerusakan telah terjadi di semua aspek dan lini kehidupan.

"Saat ini kita dilanda 7 krisis nasional, yaitu, krisis krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional," seru 45 tokoh.

Menurut 45 tokoh semua itu terjadi karena pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak efektif, lemah, dan hanya mengejar pencitraan diri ketimbang kerja nyata.

Forum Renovasi Indonesia (FRI), bersama beberapa Partai Politik (Parpol), yaitu Partai Demokrat, PKB, PAN, PNBKI, dan Partai Merdeka, mengeluarkan pernyataan sikap dengan mendukung keberlangsungan Pemerintahan SBY-Boediono, hingga tahun 2014.

Pernyataan sikap itu, dibacakan oleh Sekretaris FRI, Mustika Ali Sani, dalam acara jumpa pers, yang digelar di Kantor DPP PNBK, Jakarta, Minggu (6/3/2011). Bahwa FRI berupaya sekuat tenaga untuk mengabarkan kepada seluruh warganegara untuk mendukung kepemimpinan SBY-Boediono sampai Oktober 2014.

"Kami menolak upaya-upaya yang menggangu, menggagalkan, dan pemakzulan pemerintah yang sah, mulai tingkat Pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat," ujar Mustika Ali.

HM Syaiful Bahri Anshori, ketua DPP PKB, dalam pandangannya mengatakan, bahwa pemakzulan dalam sejarah Indonesia selalu menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

"Kita flashback, saat ada pergantian pimpinan betapa banyak yang dirugikan jiwa dan raga, ketika Suharto dilengserkan, Habibie, dan Gus Dur," ujar Syaiful.

Ia juga menyerukan bagi seluruh elemen masyarakat, untuk tidak mengulangi sejarah agar tidak merencanakan pemakzulan.

Menurut Ulil Abshor Abdallah, Ketua DPP Partai Demokrat mengatakan kalau, ada partai politik yang merencanakan pemakzulan secara diam-diam.

"Tanpa harus mengatakan secara eksplisit usaha untuk memakzulkan sudah ada dan diniatkan beberapa partai yang melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya seperti turbulensi politik di DPR," ujar Ulil. (Tribunnews)