Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pemerintah akan segera mengevakuasi korban dari 5 provinsi terdampak bencana kabut asap. Tetapi pemerintah masih menunggu data dari pemerintah daerah mengenai data korban.

"Evakuasi kita rencanakan tapi kebutuhannya itu kita lihat dulu bagaimana usulan dari tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Pemda provinsi kabupaten kota. Apakah tempatnya disiapkan oleh Pemda? Apakah kemudian Kementerian Sosial? Besok tim yang diberangkan ke sana yang akan memeriksa dan menentukan di titik-titik mana yang akan disiapkan," kata Menko PMK Puan Maharani usai menghadiri rapat koordinasi membahas bencana kabut asap di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Sabtu, 24 Oktober 2015

Rapat tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan dihadiri oleh Mendikbud Anies Baswedan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila F Moeloek, Menristek Dikti M Nasir, serta Menteri LHK Siti Nurbaya. Pemerintah juga akan segera mengirimkan obat-obatan yang diperlukan.

"Kita juga siap memberangkatkan obat-obat dan peralatan medis. Yang diperlukan di Kalimantan Tengah hari ini adalah oksigen karena masker sudah selesai dikirim, dalam artian terus menerus dikirim. Dan untuk Sumatera Selatan pun pemda siap untuk berkoordinasi dengan pusat untuk bisa melakukan langkah-langkah. Bahkan rumah sakit, kemudian tempat-tempat evakuasi, kalau memang diperlukan untuk evakuasi ibu dan anak, juga sudah disiapkan," imbuh Puan.

Besok Sabtu (24/10) tim dari Kemenko PMK akan diberangkatkan ke lokasi-lokasi terdampak kabut asap untuk menyiapkan shelter. Nantinya shelter tersebut akan dilengkapi oleh air purifier.

Puan masih belum bisa memastikan berapa banyak warga yang akan dievakuasi. Dia hanya menyebut bahwa 1 shelter mampu menampung 200 orang.

"Bahkan, air purifier pun akan kami siapkan supaya sekolah bisa memakai air purifier, rumah sakit atau tempat-tempat publik lainnya juga disiapkan air purifier supaya bisa insyaallah masyarakat kalau dalam ruangan tertutup, udaranya lebih bersih daripada di luar. Itu yang bisa saya sampaikan," tutur Puan.

"Besok kita lihat dulu titik-titiknya, yang pasti di 5 provinsi. Bahkan kapal-kapal perang rumah sakit pun akan kita berangkatkan besok akan kita tentukan itu akan disandarkan ke mana. 7 kapal perang, kapal Pelni juga kita siapkan. Tinggal menunggu kira-kira pihak pemda yang mengusulkan akan ditempatkan di mana. Dan saat kapal ini berangkat, kita akan membawa semua perlengkapan dari semua kementerian/lembaga yang memang dibutuhkan untuk bisa dibawa ke 5 provinsi," jawab Puan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan jajaran menterinya dalam penanganan masyarakat korban bencana kabut asap. Salah satunya instruksi agar segera melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban.

"Saya menyambut baik langkah pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam dan kementerian terkait lain untuk segera mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar titik api dan warga yang paling terkena dampak kabut asap," ujar Novanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2015).

Dia menyebut rencana evakuasi masyarakat akibat bencana kabut asap sudah disiapkan. Hal ini sudah dibahas antara pimpinan DPR dengan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kesehatan Nila Muluk.

Ia melihat upaya pemerintah sudah maksimal dalam penanganan bencana asap ini.

"Evakuasi dan cara-cara lainnya terkait kabut asap sudah dibicarakan dengan Pak Luhut, Bu Siti Nurbaya, dan Bu Nila Muluk Jumat pekan lalu. Pemerintah sudah maksimal, tapi harus lebih cepat tanggap lagi," tutur politikus Golkar itu.

Lanjutnya, dia mendukung usulan Presiden Jokowi yang dalam proses evakuasi sebaiknya menggunakan kantor pemerintahan dengan sistem tata udara yang baik. Menurutnya, cara ini lebih baik ketimbang harus mengevakuasi menuju keluar kota atau provinsi.

"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwasanya proses evakuasi tersebut tidak perlu hingga keluar kota atau provinsi," paparnya.

Kemudian, dia mengingatkan agar pemerintah bisa menindak tegas para pelaku pembakaran hutan serta lahan. Tindakan tegas ini harus dilakukan kepada oknum sampai akar-akarnya.

Pasalnya, tindakan pelaku pembakaran ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia serta negara lain.

"Para pelaku pembakaran hutan dan lahan harus ditumpas dari atas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya kroco atau bawahan saja. Hukumnya harus berat, karena telah membuat sengsara rakyat Indonesia dan negara tetangga," kata Novanto.