Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

majalahbuser.com - Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melontarkan isu ke publik bahwa tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla mencoba intervensi pemerintahannya adalah terlalu berlebihan.

Menurut Karyono, isu yang dilemparkan SBY itu akan menjadi bola liar, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat.

Sabtu, 6 September 2014

"Seharusnya (SBY) lebih baik konfirmasi langsung kepada Jokowi, apakah benar ada tim transisi yang ditugaskan untuk menghubunginya," ujar Karyono saat dihubungi wartawan, Sabtu 6 September 2014.

Dengan begitu, lanjut Karyono, SBY tampak lebih elegan dalam menyikapi persoalan itu. Bukan justru sebaliknya, dengan melemparkan isu tersebut ke publik. Isu bahwa SBY dikirimi pesan singkat atau SMS dari Tim Transisi Jokowi-JK justru akan menimbulkan kesan ada kepentingan politik di baliknya.

Isu yang dilontarkan SBY kepada publik itu dinilai bisa menciptakan prasangka buruk terhadap Tim Transisi yang dibentuk presiden terpilih Jokowi-JK. Meskipun Jokowi dan Tim Transisi sudah mengklarifikasi bahwa pihak yang mengirim sms ke Presiden itu bukan dari tim resmi Rumah Transisi.

"Masalahnya, rumor itu sudah terungkap ke publik melalui seorang presiden dan SBY tidak menjelaskan secara terbuka apa isi sms tersebut. Dengan demikian, maka bisa menimbulkan kesan SBY hanya melempar isu yang menjadi bola liar," kata Karyono.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi yang digadang, menurut SBY, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan.

"Saya beberapa saat yang lalu mendapatkan pesan melalui SMS, bukan hanya jajaran pemerintahan dalam arti kabinet tetapi juga di luar. Pak kami diundang oleh tim, sebutkan namanya, untuk membahas a, b, c, d," kata SBY dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 5 September 2014.

SBY tak mau jika pemerintahannya diintervensi oleh pihak luar, termasuk tim transisi. Sebab, menurutnya, tidak etis jika tim itu mengundang para menterinya untuk membahas sesuatu yang masih menjadi tanggungjawabnya. (viva)