Tulungagung -- majalahbuser.com, Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2017 dan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tulungagungyang disampaikan oleh Bupati Syahri Mulyo dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung mendapat sambutan positif dari beberapa Fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung karena dilaksanakan tepat waktu.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Joko Triasmoro mengatakan, bahwa seluruh anggota Fraksinya mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah karena telah menyampaikan Ranperda tepat waktu.

Namun demikian, ada beberapa permintaan, pesan dan harapan dalam pelaksanaan APBD Tahun depan kepada Pemerintah Daerah, diantaranya adalah memprioritaskan beberapa kebutuhan yang mendesak untuk melengkapi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran (Damkar).

Fraksi PDIP juga menyarankan untuk mengoptimalisasi Pelayanan publik ditingkat Kecamatan dan berharap Pendidikan murah terus ditingkatkan supaya tidak ada lagi pungutan liar terhadap para Wali Murid.

Saran senada juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Baharudin, bahwa Pendidikan murah supaya menjadi prioritas dari Pemerintah Daerah dan berharap tidak ada lagi pungutan yang membenani para Wali Murid pada saat penerimaan siswa baru. Disamping itu Pemerintah Daerah diminta merealisasikan program bantuan untuk warga tidak mampu.

Sementara itu, pendapat akhir Fraksi Golkar yang diketuai oleh Gunarto mengatakan, bahwa Fraksinya merekomendasikan Ranperda APBD Tahun anggaran 2017 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Tulungagung supaya menjadi Perda dan mendorong agar segera diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Katanya, Ranperda yang diajukan sebagai berikut, pendapatan Rp. 2.400.136.851.042,50. Belanja Rp. 2.388.143.339.042,50. terdapat surplus sebanyak Rp.11.993.512.000,00, tapi kelebihan anggaran itu belum dikurangi pembiayaan yang besarnya sama dengan sisa belanja ( surplus ) dengan rincian sebagai berikut penerimaan Rp. 2.006.488.000,00 dan pengeluaran 14.000.000.000,00. "Makanya tidak ada silpa," terangnya.

Diakhir penyampaiannya, Fraksi Golkar memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yang intinya hampir sama dengan Fraksi PDIP dan Gerindra, tentang optimalisasi pelayanan Publik ditingkat Kecamatan namun ada tambahan tugas pengawalan proses pembangunan di desa dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Cacatan selanjutnya adalah penyiapan sarana dan prasarana Damkar dan diminta tetap mewujudkan pembiayaan program Pendidikan murah dan berkwalitas dari sumber APBD.

Jalannya rapat saat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono yang juga diikuti oleh para Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati serta para Kepala SKPD dan Para Camat jajaran Pemkab. Tulungagung, bertempat diruang Sidang DPRD Kabupaten Tulungagung. Jum'at, 25/11/2016. (unt/adv)