Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Kapolda NTT Brigjen Pol Untung Yoga Ana memastikan kasus pemblokiran bandara di Ngada oleh Satpol PP tak didiamkan. Polres Ngada melakukan penyelidikan kasus itu. Blokir yang dilakukan Satpol PP atas perintah Bupati Marianus Sae karena tak dapat tiket Merpati.

"Polres Ngada sedang memproses kejadian tersebut," kata Yoga, Senin (23/12/2013).

Selasa, 24 Desember 2013

Menurut dia, publik mesti bersabar. Pihak kepolisian dipastikan akan melakukan penyelidikan. "Kita tunggu perkembangan atas pengusutan tersebut," jelasnya.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (21/12). Marinus baru saja menerima Dipa dari Gubernur NTT. Kemudian, dia bergegas pulang mendadak memesan tiket pesawat. Sabtu itu ada rapat paripurna pengesahan APBD di Ngada.

Tapi dengan alasan Merpati tak memberikan tiket, dia mengerahkan Satpol PP menutup bandara selama 2 jam. Pesawat Merpati itu pun kembali lagi terbang ke Kupang, tak mendarat.

Pemblokiran Bandara Turelelo Sae, NTT, yang didalangi oleh Bupati Ngada, Marianus Sae, termasuk kepada delik umum. Polisi dapat mengusut kasus tersebut tanpa menunggu laporan dari pihak yang dirugikan. Masyarakat yang dirugikan dapat melaporkan peristiwa tersebut untuk kemudian menjadi bukti untuk menjerat bupati tersebut secara pidana.

"Penyidik bisa mencari fakta dari otoritas bandara di sana, yang dirugikan juga dapat melaporkannya untuk dimintai keterangan dan menjadi alat bukti," kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Gedung Divisi Humas Polri, Jl Senjaya, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).

Siapa saja termasuk penumpang dan masyarakat?

"Siapa saja yang akibat dari peristiwa itu dirugikan bisa menyampaikan keberatannya secara hukum, sehingga apa ini bisa masuk kategori yang harus ditindak secara hukum," jelas Boy.

Penyidik Polda NTT, Boy menambahkan, saat ini tengah mengumpulkan fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi Jumat (21/12/2013) kemarin.

"Dalam konteks ini kita akan pelajari terlebih dulu fakta-fakta yang terjadi dan sedang dilakukan Polda NTT terkait dugaan aksi penutupan bandara tersebut," kata Boy.

Menurut Boy, bila tindakan tersebut benar adanya serta didukung bukti kuat, maka dapat dikategorikan sebagai pidana seperti yang diatur di dalam Undang-undang No 1/2009 tentang Penerbangan.

"Dapat dikategorikan pelanggaran pidana, namun untuk mengetahui pasti sedang dikumpulkan fakta-faktanya," ujar Boy.

Selain itu, dugaan perbuatan yang dilakukan Marianus tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan berbahaya dan merugikan masyarakat. "Karena itu terkait keselamatan penerbangan dan masyarakat yang menggunakan jasa penerbangan," terang Boy. (dtk)