Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Dihadapan Komisioner Divisi Media Sosialisasi KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro, Ragil Widayanti selaku Ketua Disabilitas Kabupaten Kediri, meminta pihak KPU untuk tidak melakukan diskriminasi dan memberikan sarana penunjang bagi TPS yang memilih jiwa pemilih cacat.

Senin, 7 Desember 2015

Kediri - majalahbuser.com, Kurang 2 hari digelarnya pilkada serentak pada 9 Desember nanti, sejumlah kaum disabiltas mempertanyakaan perlakukan dan hak yang harus digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri di Tahun 2015.

Ratusan penyandang cacat, pada Senin siang kemarin diundang KPU Kabupaten Kediri dalam rangka Sosialisasi Pemilihan, hadir dalam acara tersebut, Tim KPU Jawa Timur, para Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Komisioner Divisi Media Sosialisasi Kabupaten Kediri, Samsuri, meminta atas partisipasi para kaum disabiltas untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Terkait permintaan atas disediakan kursi dorong dan sejumlah alat bantu seperti tiang penyangga jalan dan rambu – rambu bagi yang mengalami kerabunan, Samsuri mengaku akan segera melakukan rapat pleno dengan para komisioner kabupaten.

Sementara itu, Komisioner Divisi Media Sosialisasi KPU Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menegaskan bahwa dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) memang tidak disebutkan untuk disediakan alat bantu peraga kaum disabilitas. Namun jika memang pihak KPU Kabupaten mampu menyediakan sarana tersebut dalam waktu sehari, maka akan menjadi catatan nasional karena belum pernah ada di kota – kota lain.

"Secara umum dalam juklak dan juknis tidak ada penjelasan untuk disediakan alat bantu bagi kaum disabiltas. Namun dengan usulan para peserta sosialisasi, akan dijadikan catatan untuk pengadaan dalam pemilihan gubernur nanti di 2018. Kami berharap besar kaum disabilitas mampu menggunakan hak suaranya dengan baik dan benar," jelas Gogot, yang juga menjabat Wakil Ketua GP Ansor Jawa Timur.

Bila kemudian terjadi diskriminasi baik berupa pelayanan, ucapan ataupun tindakan, maka Gogot menegaskan akan siap menerima pengaduan dan akan memberikan sanksi tegas untuk memberhentikan jabatannya usai pilkada serentak nanti.

"Kami akan tindak tegas jika melakukan diskriminasi kepada kaum disabiltas dalam bentuk apapun," imbuhnya.

Ketua DPD Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Jawa Timur, Masykurun menyambut gembira atas jawaban yang diberikan pihak KPU terhadap kaum disabilitas.

"Selama ini mereka merasa trauma dan merasa tidak mampu menyalurkan hak suaranya. Jika memang dari KPU memberikan jaminan, kami akan bantu mengajak seluruh teman untuk menyukseskan pilkada serentak," jelasnya.  (nng)