Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya  Jl. Ahmad Yani D-6  Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 692543  E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Welcome to Our Website   www.majalahbuser.com
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya  Jl. Ahmad Yani D-6  Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 692543  E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2012 @ majalahbuser.com
Jakarta - Demokrasi yang makin mengarah ke konsolidasi mengharuskan militer menjadi alat negara, bukan alat rezim penguasa. Pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko bahwa TNI tidak akan bermain politik, dinilai tepat dan musti dibuktikan dalam praktik nyata.
Kamis, 9 Januari 2014

TNI Netral, Rakyat Butuh Bukti Bukan Janji
Demokrasi mengharuskan daulat rakyat yang mengatur kiprah tentara. Oleh sebab itu, militer harus tunduk pada supremasi sipil. Sudah menjadi keharusan bahwa Angkatan Bersenjata atau militer di negara yang menganut sistem demokrasi, merupakan alat negara yang dalam menjalankan fungsi organisasinya diberikan kewenangan atau mandat untuk dapat menggunakan kekerasan dalam skala tertentu.

Misalnya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional baik yang berasal dari luar maupun dalam negara tersebut. Namun, menurut Rizal Darma Putra, seorang pengamat militer, tentunya hal itu sejauh ancaman tersebut merupakan bentuk ancaman kombatan yang teorganisasi sebagai suatu kekuatan bersenjata.

Di lain pihak, tentara selain menjalankan fungsi tempur, juga melakukan tugas-tugas non-tempur seperti tugas-tugas diplomasi, penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan. Hal ini dikenal dengan operasi militer selain perang (military operations other than war).

Organisasi militer dalam menjalankan berbagai tugasnya, baik di masa damai maupun perang berada dalam kendali otoritas sipil dari suatu pemerintahan sipil yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Adapun masing-masing otoritas sipil tersebut yakni, yudikatif, legislatif dan eksekutif memiliki sisi tanggungjawab dan wewenang yang berbeda dalam melakukan kendali sipil.

''Dengan demikian penyelenggaraan organisasi militer sebagai alat negara akan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan atau menjalankan organisasi militer,'' kata Rizal Darma Putra MA, Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.

Moeldoko sudah menegaskan TNI berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik nasional menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. TNI tidak akan bermain politik. Sebab jika hal itu dilakukan maka demokrasi akan rusak.

Kini publik menanti komitmen TNI agar konsisten dan konsekuen dalam menjaga pemilu dan Pilpres 2014, dimana TNI tidak bermain politik, serta tidak memihak parpol tertentu. Pernyataan Moeldoko masih harus diuji dan dibuktikan di lapangan nanti dalam pemilu 2014. [berbagai sumber]
Panglima TNI Jenderal Moeldoko
      Berita Daerah  :

      Berita Nasional :