Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya  Jl. Ahmad Yani D-6  Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 692543  E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Welcome to Our Website   www.majalahbuser.com
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya  Jl. Ahmad Yani D-6  Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 692543  E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2012 @ majalahbuser.com
Jakarta - KPK telah rampung memeriksa eks Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus Century di Amerika Serikat. KPK mengaku banyak data dan informasi baru yang dapat membawa terang dalam mengusut kasus ini.

"Banyak data dan informasi baru yang kita peroleh dari Wimboh dan Sri Mulyani. Apa isi data, itu ada di penyidik," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Rabu, 8 Mei 2013

Usai Periksa Sri Mulyani di AS, KPK Temukan Banyak Data Baru
Menurut Johan, data dan Informasi baru tersebut dapat menjadi bahan yang berguna bagi penyidik dalam mengusut kasus ini. "Tentu ada implikasi, tentu bisa membantu membuat terang kasus ini," ujarnya.

KPK memeriksa Sri Mulyani dua kali di kedutaan besar Indonesia di Washington, Amerika Serikat. Selain Sri Mulyani, KPK juga memeriksa Wimboh Santoso Direktur Direktorat Pengaturan Perbankan sebelum dimutasi menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia New York.

Johan mengatakan, KPK akan terus memeriksa saksi-saksi untuk mengusut tuntas kasus Century. Bahkan, jika diperlukan, KPK bisa saja memanggil Wakil Presiden Beodiono.

"Apakah butuh keterangan Boediono lagi atau tidak, sampai hari ini belum ada. Kemungkinan bisa saja asal memang diperlukan. Kalau di penyelidikan dulu, Pak Boediono sangat membantu sehingga kita bisa minta keterangan tanpa prosedur, tanpa kesulitan," jelas Johan.


Kasus BLBI, KPK Minta Keterangan Dorodjatun Kuntjoro

KPK meminta keterangan dari mantan menteri Koordinator Perekonomian era 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti terkait penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat keluar gedung KPK, Dorodjatun enggan berkomentar terkait pemeriksaannya.

"Rahasia," kata Dorotjatun singkat di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, KPK meminta keterangan Dorotjatun dalam perannya ketika masih menjabat sebagai menteri. "Kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap Dorodjatun, posisi beliau sebagai menteri pada 2001-2004 dalam kasus SKL BLBI," ujar Johan.

Sebelumnya, pada Jumat (12/4) lalu, KPK juga telah meminta keterangan dari Rizal Ramli dan Bambang Subianto. Rizal diperiksa dengan statusnya sebagai mantan koordinator perekonomian 2000-2001, sedangkan Bambang pada saat menjabat sebagai menteri keuangan 1998-1999.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. (detik)
ilustrasi
      Berita Nasional :

      Berita Nasional :

      Berita Daerah  :