Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal menyalahkan Kementerian PU atas penundaan seluruh proses pembangunan gedung baru DPR. Refrizal mengatakan DPR merasa dipermainkan Kementerian PU.

"Kekacauan gedung baru merupakan tanggung jawab Kementerian PU. Mereka yang harus bertangung jawab. Kami sendiri, DPR, dipermainkan soal gedung baru ini," katanya, saat dihubungi di gedung DPR, Selasa (24/5).

Refrizal mengatakan pihaknya, yaitu BURT DPR, merasa dipermainkan karena adanya desain gedung yang berubah-ubah khususnya jumlah lantai yang sudah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Menurutnya, desain memang berasal dari tim teknis, yang berangggotakan Setjen DPR, PU, dan konsultan.

Namun, khusus soal desain gedung Kemenpu, DPR menyerahkannya kepada Kemenpu. Sementara, DPR hanyalah menyetujui anggaran yang diajukan.

"(Kami) Dipermainkan soal desain gedung yang selalu berubah-ubah. Dari 27 lantai, lalu ke 33, lalu 36, sekarang 26. Soal desain dan lain sebagainya itu kan Kemen PU yang bertanggung jawab. Semua pembangunan gedung pemerintah di bawah Kemen PU. Setjen kan tidak mengerti hal teknis seperti itu," ujarnya.

Terkait pernyataan Ketua DPR yang menduga ada mark up dalam proyek gedung baru tersebut, Refrizal mengaku tak tahu dengan dugaan tersebut. Ia menyerahkan semuanya kepada Kementerian PU yang dinilai sebagai sumber dari masalah gedung baru DPR.

Proyek gedung baru DPR pun, menurutnya, akan diulang dari awal lagi baik dari anggaran, desain hingga perusahaan yang ikut lelang. Namun, keputusan untuk memulai seluruh proses dari awal tergantung dari hasil keputusan rapat BURT.

"Soal itu (mark up) saya tidak tahu. Tanya ke kementerian PU. Ujung pangkal masalah ini sebenarnya di sana. Saya tidak mau menduga-duga ada apa di sini," tuturnya. (*/OL-11)(MICOM)