Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

“Sebagian terindikasi bagian dari kelompok radikal dan jaringan pelaku terorisme. Mereka aktif melakukan penolakan Pemilu, baik dari legalitas hingga kampanyekan isu sara,” kata Marciano saat Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Rabu, 12 Februari 2014

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menjelaskan pihaknya mendeteksi ada kelompok yang mengajak masyarakat untuk golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang berasal dari gerakan separatis

Selain golput, lanjut dia, kelompok tersebut juga mengajak pemboikotan terhadap Pemilu serta berupaya mendelegitimasi pelaksanaan Pemilu dengan cara membahas hal-hal yang seolah-olah pembelaan terhadap kaum yang termarjinalkan

BIN juga mendeteksi adanya kerawanan Pemilu yang disebabkan kompetisi politik. “Situasi menjadi memprihatinkan karena ada pelaku yang belum dewasa dan matang dalam berpolitik,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa diantaranya menggunakan segala cara bertindak di luar koridor aturan berdemokrasi. Bahkan di beberapa daerah intensitas kerawanan meningkat.  "Itu teridentifikasi dengan adanya gerakan radikal yang melakukan tindakan teror, menyerang personil dan pos aparat keamanan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua penyelenggara pemilu paham tentang tanggung jawabnya. Sebab, banyak yang protes soal pemilu justru dialamatkan ke dia. Padahal, soal itu bukan urusan Presiden SBY. Tetapi, pihak-pihak terkait yang memang sudah diamanatkan untuk bekerja menangani pemilu.

"Sering terjadi aduan, protes dialamatkan kepada presiden padahal bukan kewenangan presiden," kata Presiden SBY dalam sambutan pidato pembukaan Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, di JCC, Selasa (11/2/2014).

Semua pihak, baik itu KPU maupun partai politik, punya peran dalam mensukseskan Pemilu 2014. Semua punya peran, sehingga tidak cocok protes dialamatkan semuanya ke presiden.

"Mari kita pahami kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan tugas kita masing-masing apakah penyelenggara pemilu, pemerintah, partai-partai politik, aparat keamanan utama jajaran Polri mengemban tugas dan tentu masyarakat luas," jelas Kepala Negara.

Dia melanjutkan, jangan sampai tugas masing-masing institusi itu tidak berjalan baik, tapi justru presiden yang disalahkan. Ini tidak tepat karena semua unsur sudah punya tanggung jawab masing-masing.

"Sosialisasikan dan jelaskan kepada rakyat tentang siapa bertanggung jawab. Siapa bertugas untuk siapa," katanya. [inilah]